JAKARTA, JPI - Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau terus menjadi prioritas strategis nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan Program 3 Juta Rumah, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk menyatukan kekuatan, menyinergikan sumber daya, serta menghadirkan solusi atas tantangan pembangunan perumahan di era modern.
Ketersediaan hunian yang memadai bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan dinamika kebijakan nasional dan akselerasi pembangunan daerah, peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama mitra kerja dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, serta Corporate Secretary bank penyalur FLPP menjadi sangat strategis—terutama dalam hal komunikasi publik dan penguatan jaringan kerja sama.
Komitmen bersama ini terwujud dalam kegiatan Sarasehan BP Tapera yang digelar pada Kamis (17/7) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber kunci, seperti Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty, pakar komunikasi publik Henny Hariani, serta Subsidized Mortgage Division Head BTN Dedy Lesmana.
Dalam sambutannya, Komisioner BP Tapera menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo melalui Kabinet Merah Putih menempatkan isu perumahan sebagai bagian dari Asta Cita nasional.
“BP Tapera berkomitmen menjadi bagian penting dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Hingga 16 Juli 2025, kami telah merealisasikan pembiayaan FLPP untuk 129.773 unit rumah. Ini mencatatkan pertumbuhan 50,98% secara year on year dibanding tahun sebelumnya,” ujar Heru.
Sementara itu, Molly Prabawaty menekankan pentingnya komunikasi publik yang bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi.
“Kita butuh narasi bersama yang mampu menginspirasi masyarakat. Tantangan pembangunan digital membutuhkan sinergi aktif antar lembaga. Data menunjukkan 54% masyarakat mengetahui program pemerintah, tapi hanya 36% yang merasa bisa mengaksesnya. Ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih proaktif,” ujarnya. Ia mengajak seluruh pihak untuk menciptakan strategi komunikasi dua arah yang lebih inovatif dan menjangkau masyarakat secara luas.
Senada dengan itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari visi besar pembangunan perumahan di Indonesia. “Program ini menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah yang tersebar merata: satu juta di pedesaan, satu juta di perkotaan, dan satu juta di wilayah pesisir,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini hanya dapat dicapai melalui semangat gotong royong.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Saya mengajak semua instansi dan stakeholder untuk aktif mendukung dan menyosialisasikan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
