Menteri PKP Maruarar Sirait mengumpulkan para pemimpin pengembang properti nasional dan bankir dari BCA dalam diskusi strategis untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Fokus utama pertemuan ini adalah kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan lahan negara, dan strategi pendanaan alternatif karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah juga tengah menjajaki aset idle lintas kementerian sebagai dukungan tambahan pembangunan rumah untuk MBR.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa rumah subsidi tidak boleh jatuh ke tangan orang kaya. Rumah subsidi hanya untuk MBR sesuai aturan Permen PKP No. 5 Tahun 2025. Pemerintah akan memperketat pengawasan dan memastikan program 3 juta rumah benar-benar menyasar yang berhak. Tahun ini, target 220 ribu unit akan dibangun, dengan dukungan lintas kementerian.
BP Tapera bersama Kemenkes dan BTN memfasilitasi 30 ribu tenaga kesehatan dengan rumah subsidi melalui KPR Tapera dan FLPP. Serah kunci serentak di delapan lokasi menandai dorongan nyata, ditambah peningkatan batas penghasilan MBR dari Rp 8,5 juta ke Rp 14 juta. Per 28 April 2025, sudah 76.603 unit tersalurkan senilai Rp 9,47 Triliun.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan akan mengkaji ulang dan mencabut sertifikat hak milik yang terbit di sempadan sungai jika ditemukan pelanggaran. Pemerintah akan menerbitkan Hak Pengelolaan atas nama negara untuk lahan pinggir sungai, agar normalisasi sungai bisa dilanjutkan. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendukung penuh langkah ini karena selama ini banyak lahan pinggiran sungai berubah jadi perumahan sah yang menghambat pengendalian banjir.
REI menilai pembentukan BP3 tidak diperlukan karena Kementerian PKP sudah cukup kuat untuk mengatur sektor perumahan. Mereka juga menyoroti potensi tumpang tindih kebijakan jika terlalu banyak lembaga terlibat. REI tetap mendukung aturan hunian berimbang, namun dengan catatan agar penerapannya realistis dan didukung tata ruang yang mendukung pengembangan rumah MBR.
REI menilai pembentukan BP3 tidak diperlukan karena Kementerian PKP sudah cukup kuat untuk mengatur sektor perumahan. Mereka juga menyoroti potensi tumpang tindih kebijakan jika terlalu banyak lembaga terlibat. REI tetap mendukung aturan hunian berimbang, namun dengan catatan agar penerapannya realistis dan didukung tata ruang yang mendukung pengembangan rumah MBR.
Menteri PKP bersama YLKI berencana membentuk asosiasi konsumen perumahan untuk memperkuat koordinasi, pendataan, dan penanganan masalah hunian, mengingat tingginya jumlah pengaduan terkait perumahan dalam satu dekade terakhir.
Wamen PKP Fahri Hamzah mendorong Bank Syariah Indonesia untuk berperan aktif dalam Program 3 Juta Rumah melalui skema pembiayaan perbaikan rumah desa dan pengelolaan investasi asing, memperkuat kontribusi ekonomi syariah di sektor perumahan.
Belum ada pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali sejak groundbreaking oleh Menteri PKP. Program ini juga berdampak pada menurunnya penjualan rumah MBR akibat kebingungan masyarakat.
#RumahGratis #PropertiIndonesia #ProgramPerumahan #KementerianPKP
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Kepala BNPB dan Walikota Bekasi melakukan peninjauan lapangan pasca banjir bandang di Kota Bekasi. Mereka membahas opsi relokasi warga terdampak dan membagikan bantuan logistik untuk meringankan beban para pengungsi.