JAKARTA,JPI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri Rapat Tingkat Menteri yang membahas Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Jumat (14/3/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar .
Menko Muhaimin mengatakan, untuk program pengentasan kemiskinan diperlukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Termasuk data perumahan untuk penyediaan hunian layak," ujarnya.
Dalam rapat tersebut Menteri Ara menekankan pentingnya data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid agar berbagai penyaluran bantuan di sektor perumahan tepat sasaran. Menurut Menteri Ara, ketepatan penyaluran bantuan kuncinya adalah di ketepatan data.
"Dengan data BPS ini kami bisa segera memulai menyalurkan program-program bantuan perumahan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk itu data yang valid menjadi penting agar bantuan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo," kata Menteri Ara.
Menteri Ara juga berharap, ke depannya data MBR dapat terbuka dan melibatkan rakyat secara langsung untuk dapat memperbarui data masyarakat yang masuk kategori miskin. "Untuk meningkatkan ketepatan data, saya juga mengusulkan agar dilakukan sensus nasional oleh BPS. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat menitipkan pertanyaan terkait masing-masing dalam sensus," tuturnya.
Menteri Ara mengapresiasi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang telah menginisiasi rapat tersebut sehingga Kementerian PKP dapat segera memulai program-program bantuan sektor perumahan untuk MBR.
"Saya terima kasih sekali tadi Pak Menko sudah memberikan kepastian bahwa data BPS ini sudah bisa digunakan untuk bantuan perumahan. Saya juga apresiasi Kepala BPS yang bertanggung jawab atas data yang akan digunakan dan akan diperbarui setiap tiga bulan," kata Menteri Ara.
Untuk selanjutnya, Menteri Ara mengungkapkan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah untuk menyampaikan data MBR dari DTSEN BPS. "Usulan boleh dari pemda dan DPD, tetapi tidak boleh nama-nama tersebut di luar data BPS agar tepat sasaran," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, DTSEN sudah tersusun per 3 Februari 2025 dan sudah mulai dapat digunakan oleh Kementeri. "Namun karena data sosial sifatnya dinamis maka nanti akan diperbarui setiap 3 bulan," ujarnya
