JAKARTA, JPI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan telah mengusulkan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun hingga akhir tahun 2025. Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan melalui surat yang memuat masukan dari berbagai asosiasi pengembang perumahan.
“Saya sudah menyerahkan surat resminya dan juga telah berbicara langsung dengan Menteri Keuangan dua hari lalu saat menghadiri acara Danantara,” ujar Maruarar kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (2/7/2025) malam.
Surat tersebut, kata Maruarar, merupakan rangkuman aspirasi dari para pelaku sektor perumahan, khususnya asosiasi seperti REI, Himperra, Apersi, Apernas Jaya, dan lainnya. Mereka sepakat bahwa keberlanjutan insentif PPN DTP sangat krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor perumahan nasional.
“Ini adalah suara bersama dari para pengembang yang melihat langsung dampak positif insentif PPN DTP terhadap penjualan dan daya beli masyarakat,” lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, skema insentif PPN DTP tahun 2025 terbagi dalam dua periode. Pada periode 1 Januari – 30 Juni 2025, PPN DTP sebesar 100% diberikan untuk bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar, dengan batas harga jual maksimal Rp5 miliar. Sedangkan pada periode 1 Juli – 31 Desember 2025, insentif dikurangi menjadi 50% untuk harga yang sama.
Menurut Maruarar, keberlanjutan kebijakan ini penting untuk memperkuat ketahanan sektor properti, meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect industri perumahan.
“Harapan kami, pemerintah dapat memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP agar beban masyarakat dalam membeli rumah bisa lebih ringan, sekaligus mendukung percepatan pemulihan sektor properti yang strategis ini,” tegasnya.
