JAKARTA, JPI — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan fokus mendorong pelaksanaan dua program unggulan sektor perumahan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ada dua program utama yang akan kami dorong pada 2026, yakni Program BSPS dan pembangunan rumah subsidi. Keduanya telah kami sampaikan dalam Rapat Kabinet dan merupakan bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan hunian rakyat,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI terkait Penetapan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Tahun 2026, Kamis (10/7), di Gedung DPR RI, Jakarta.
Maruarar atau yang akrab disapa Ara menegaskan pentingnya dukungan Komisi V DPR RI agar kedua program tersebut dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program BSPS sangat krusial untuk menanggulangi backlog rumah tidak layak huni yang saat ini masih mencapai 26 juta unit. Di sisi lain, rumah subsidi ditargetkan mencapai 500.000 unit untuk MBR melalui skema KPR Sejahtera FLPP,” jelasnya.
Ara menyebutkan, target pelaksanaan Program BSPS pada 2026 adalah pembangunan atau renovasi 2 juta unit rumah, sementara rumah subsidi untuk MBR akan disalurkan sebanyak 500.000 unit.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pagu Indikatif mitra kerja Komisi V DPR RI oleh para Menteri dan Kepala Badan, bersama pimpinan Komisi V DPR RI.
“Kami berharap dua program unggulan ini yang merupakan bagian dari agenda besar Program 3 Juta Rumah — mencakup pembangunan dan renovasi — benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Ara.
Selain Menteri PKP, hadir pula dalam rapat kerja tersebut Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Desa, Menteri Perhubungan Darat dan Laut, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas.
