JAKARTA, JPI — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memimpin langsung rapat koordinasi lanjutan terkait Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Kamis malam (17/7). Rapat ini menjadi bagian dari upaya intensif Kementerian PKP dalam merumuskan regulasi dan strategi pelaksanaan KUR Perumahan yang tepat sasaran.
“Kami terus menjalin sinergi lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan skema KUR Perumahan yang inklusif dan berdampak nyata. Saya optimistis Peraturan Menteri PKP mengenai KUR Perumahan akan segera rampung,” ujar Maruarar.
Rapat turut dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, pejabat eselon I Kementerian PKP, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Himbarra, dan sejumlah bank penyalur KPR FLPP, antara lain BCA, Nobu Bank, dan Bank Artha Graha.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choirul, bersama Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa skema KUR Perumahan disusun untuk menjawab kebutuhan dari dua sisi utama: supply dan demand. Dari sisi supply, program ini akan mendukung pengembang dan ekosistem pembangunan perumahan. Sementara dari sisi demand, KUR akan menyasar masyarakat yang ingin mengembangkan usaha berbasis hunian, seperti ruko dan homestay.
“Skema ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatannya harus transparan, akuntabel, serta memenuhi indikator seperti ketepatan sasaran, NPL rendah, dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kelas UMKM,” jelas Didyk.
Kementerian PKP juga menegaskan pentingnya pelibatan mitra kerja dan asosiasi pengembang dalam proses perumusan kebijakan melalui forum diskusi (FGD), demi memastikan implementasi KUR Perumahan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.
Dari hasil pembahasan awal, dana sebesar Rp130 triliun dari Danantara direncanakan untuk mendukung dua pilar utama KUR Perumahan: sebesar Rp117 triliun dialokasikan untuk sisi supply, khususnya pengembang dan ekosistem perumahan, sedangkan Rp13 triliun diarahkan untuk sisi demand, termasuk renovasi rumah, pembangunan ruko, dan bantuan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Himbarra tetap menjadi mitra utama penyalur KUR, termasuk BRI dan BTN. Di sisi lain, kami tengah menjajaki keterlibatan bank lainnya seperti Nobu Bank, BCA, dan Artha Graha agar penyaluran KUR Perumahan lebih luas dan menjangkau berbagai segmen,” pungkas Maruarar.
