Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Jumlah ini melonjak dibanding outlook pagu efektif 2025 yang hanya Rp6,5 triliun.
Meski demikian, angka tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang sebelumnya diajukan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, kebutuhan riil anggaran kementeriannya untuk 2026 mencapai Rp11,33 triliun. Adapun dalam pagu indikatif awal, ATR/BPN hanya mendapat jatah Rp7,7 triliun sesuai keputusan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Pagu RAPBN 2026 memang meningkat, tapi selisih kebutuhan masih ada sekitar Rp3,63 triliun,” jelas Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Tambahan anggaran tersebut terutama diperlukan untuk:
-
Belanja pegawai Rp1,75 triliun, seiring rencana pengangkatan 1.324 CPNS serta alih status 12.513 tenaga honorer menjadi P3K.
-
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Rp1,83 triliun, guna mempercepat pendaftaran 15 juta hektare lahan yang belum terdata.
-
Penataan ruang Rp33,94 miliar, untuk percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar bisa mencapai target 2 juta RDTR.
Kementerian ATR/BPN menilai tambahan anggaran sangat krusial agar program prioritas, mulai dari PTSL hingga penataan ruang, dapat dijalankan optimal pada 2026.
