JAKARTA, JPI — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (14/10/2025) sore. Berdasarkan pantauan seperti dikutip dari Bisnis.com, Purbaya tiba di lokasi sekitar pukul 17.10 WIB dan langsung disambut oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Kedua menteri kemudian menuju ruang kerja Maruarar yang berada di lantai 21. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan santai, bahkan diselingi canda tawa. Purbaya sempat melontarkan guyonan terkait luasnya ruang kerja rekannya tersebut.
“Ini ruang kerja Anda? Wah, sebesar ini? Kalau dijadikan apartemen, bisa berapa unit tuh? Nggak adil ini, ruangannya gede banget,” ujar Purbaya sambil tertawa.
Komentar itu langsung ditanggapi oleh Maruarar dengan santai. Ia menjelaskan bahwa ruangan tersebut memang dirancang multifungsi, tidak hanya untuk bekerja tapi juga sebagai tempat mediasi dan diskusi dengan masyarakat.
“Adil kok, ini multifungsi. Satu ruangan, banyak fungsi,” jawab Maruarar singkat.
Meski nuansa pertemuan terlihat informal, belum ada keterangan resmi mengenai maksud kedatangan Menkeu ke kantor Kementerian PKP. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Purbaya telah menyinggung soal kemungkinan penarikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jika penyaluran rumah subsidi tidak menunjukkan kinerja optimal hingga akhir tahun.
Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin setiap dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata. “Kalau dana itu tidak terserap, ya akan kami tarik dan alokasikan ke program lain yang lebih siap,” tegas Purbaya saat ditemui di Cileungsi, Jawa Barat, pada 29 September 2025 lalu.
Purbaya juga menyebut telah melakukan sosialisasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mendorong optimalisasi serapan anggaran. “Kita ingin dana itu bergerak, bukan cuma nongkrong. Dampaknya akan jauh lebih besar bagi ekonomi,” katanya.
Sejauh ini, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp22,67 triliun untuk pembiayaan rumah subsidi hingga 25 September 2025. Berdasarkan data dari BP Tapera, dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan 182.657 unit rumah, atau sekitar 52,18% dari total target kuota 350.000 unit rumah subsidi tahun ini.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa penyaluran ini masih akan terus dikejar hingga akhir tahun agar target dapat tercapai.
