CIREBON, JPI — Pemerintah terus mempercepat langkah dalam mewujudkan target ambisius Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diselenggarakan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (30/10).
Hadir dalam kegiatan ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, bersama para pelaku ekosistem perumahan dari berbagai daerah — mencakup pengembang, perbankan penyalur, asosiasi, dan kontraktor.
Jawa Barat Pimpin Penyaluran FLPP Nasional
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho melaporkan bahwa hingga 29 Oktober 2025, realisasi penyaluran pembiayaan FLPP secara nasional telah mencapai 208.716 unit atau 59,63% dari target 350.000 unit. Dari capaian tersebut, Provinsi Jawa Barat kembali menegaskan posisinya sebagai lokomotif utama penyaluran FLPP nasional.
“Jawa Barat masih menjadi penggerak utama karena aktivitas ekonominya tinggi dan permintaan rumah bagi MBR di kawasan penyangga Jabodetabek terus meningkat,” jelas Heru.
Sejak tahun 2022 hingga 2025, total penyaluran FLPP di Jawa Barat mencapai 181.471 unit, tertinggi di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2025 saja, penyaluran di provinsi ini mencapai 47.206 unit atau 22,62% dari total nasional.
Adapun Kabupaten Cirebon menempati posisi keempat tertinggi di Jawa Barat dengan 3.930 unit, sekaligus mencatat akumulasi 11.582 unit dalam tiga tahun terakhir.
BP Tapera, lanjut Heru, terus memperkuat strategi akselerasi dengan menambah bank penyalur baru — seperti Bank Nobu, BCA, dan Artha Graha — serta memperluas kolaborasi data dengan OJK dan mitra strategis di daerah berpotensi tinggi.
Pemprov Jawa Barat Dorong Pemanfaatan KUR dan FLPP
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif mendukung percepatan kepemilikan rumah bagi masyarakat kecil melalui pemanfaatan program KUR Perumahan dan FLPP.
“Hari ini seluruh elemen ekosistem perumahan berkumpul — pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan lembaga pembiayaan. Mari bersama kita manfaatkan momentum ini untuk membuka akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Kuota FLPP Terbesar Sepanjang Sejarah
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan kuota FLPP terbesar sepanjang sejarah, yakni 350.000 unit rumah di tahun 2025, naik signifikan dari 220.000 unit pada tahun sebelumnya.
Peningkatan ini disertai berbagai kebijakan pro-rakyat kecil, antara lain:
-
BPHTB gratis sebesar 5% dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah;
-
Retribusi PBG gratis oleh pemerintah daerah;
-
PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% pada Januari–Juni 2025 dan 50% pada Juli–Desember 2025 untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
Maruarar juga menyoroti reformasi besar dalam layanan perizinan bangunan. “Proses penerbitan PBG kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit bila dokumen lengkap. Misalnya, Pemkab Subang menerbitkan izin dalam 16 menit 30 detik, dan Pemkab Gianyar dalam 14 menit,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan rakyat.“Presiden selalu menekankan bahwa rumah bagi rakyat Indonesia bukan hanya untuk mereka yang bergaji tetap, tetapi juga untuk yang belum memiliki penghasilan tetap,” tegasnya.
Kunjungan Lapangan: Wujud Sinergi Nyata
Usai sosialisasi, Menteri Maruarar bersama rombongan meninjau Perumahan D’Nirwana Harmoni, salah satu proyek hunian subsidi di Kabupaten Cirebon yang dikembangkan oleh Himperra.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP memberikan apresiasi kepada pengembang yang telah menghadirkan hunian layak dengan lingkungan tertata baik.“Terima kasih kepada Pak Yudo dari Himperra yang telah mewujudkan rumah berkualitas bagi masyarakat Cirebon,” ucapnya.
Sinergi Pusat-Daerah Menuju 3 Juta Rumah
Kegiatan di Kabupaten Cirebon menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku industri perumahan dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan peran Jawa Barat sebagai motor utama penyaluran FLPP nasional dan dukungan kebijakan pembiayaan inklusif melalui KUR Perumahan, pemerintah optimistis target 3 juta rumah dapat tercapai sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto — mewujudkan rumah layak bagi setiap keluarga Indonesia.
