JAKARTA,JPI—Pelaku usaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyatakan keyakinannya bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah akan terealisasi sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan. Program ini dirancang sebagai langkah awal transisi menuju pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menegaskan pentingnya melaksanakan program ini sesuai arahan Presiden. Program ini mencakup pembangunan 2 juta rumah di kawasan pedesaan dan pesisir serta 1 juta rumah di perkotaan, yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Ia menambahkan bahwa komitmen ini telah disampaikan Presiden Prabowo tidak hanya kepada masyarakat Indonesia tetapi juga dalam forum internasional.
“Program 3 juta rumah adalah harapan besar masyarakat. Jika tidak tercapai, dapat memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, kami yakin target ini dapat direalisasikan,” kata CEO Buana Kassiti Group itu di Jakarta, Rabu (20/11).
Meski pemerintah mengusulkan berbagai kebijakan baru seperti pembangunan rumah berbasis gotong royong dan program rumah gratis, Joko menilai sinkronisasi dengan target utama program 3 juta rumah tetap diperlukan. REI, lanjutnya, terus berkomunikasi dengan pemerintah dan Satgas Perumahan untuk memastikan visi pembangunan tersebut berjalan selaras.
Joko juga menggarisbawahi perlunya kesinambungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk tahun 2025, alokasi anggaran mencakup 220.000 unit dari FLPP dan 40.000 unit dari Tapera, dengan peluang peningkatan hingga 300.000 unit.
Anggaran sebesar Rp53 triliun telah diajukan Satgas Perumahan untuk program perumahan 2025, menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. “Kami mendukung anggaran ini agar dapat dimanfaatkan sesuai skema yang dirancang, termasuk melibatkan pengusaha lokal untuk pembangunan rumah desa serta optimalisasi lahan negara di perkotaan,” ungkap Joko.
Dampak Positif terhadap Ekonomi
Selain menyediakan hunian, program ini juga berperan besar dalam membuka lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Joko menyebutkan bahwa sektor properti memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar 14% serta menyumbang hingga 55% pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hasil riset kami bersama Lembaga Management UI menunjukkan investasi properti senilai Rp112 triliun dapat meningkatkan perekonomian nasional sebesar 0,56%. Dengan pembentukan Kementerian PKP, dampak positifnya akan semakin besar,” jelasnya.
Properti, tambah Joko, adalah industri padat karya yang melibatkan lebih dari 185 sektor pendukung. Oleh karena itu, ia mengharapkan percepatan proses perizinan untuk mendukung kelancaran program pembangunan ini.
“Industri properti bukan hanya bisnis, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional yang berkeadilan,” tutupnya
