JAKARTA,JPI—Pelaku usaha properti yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) menyatakan keyakinannya bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan mandat Presiden Prabowo Subianto akan berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan. Hal ini disiapkan sebagai langkah transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menegaskan bahwa program ini harus diwujudkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Program yang meliputi 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir serta 1 juta rumah di perkotaan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, Presiden RI telah menyampaikan komitmen ini tidak hanya kepada masyarakat domestik tetapi juga di forum internasional.
“Program 3 juta rumah ini adalah harapan besar masyarakat. Jika tidak tercapai, tentu dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun, kami optimistis program ini akan terealisasi,” ujar CEO Buana Kassiti Group itu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11).
Meski muncul kebijakan baru, seperti pembangunan rumah berbasis gotong royong hingga program rumah gratis, Joko menilai hal ini masih perlu sinkronisasi dengan target utama program 3 juta rumah. Ia memastikan REI terus menjalin komunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan, untuk menyelaraskan visi tersebut.
Joko juga menyoroti pentingnya kesinambungan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia menyebutkan, alokasi anggaran untuk 2025 sudah mencakup 220.000 unit dari FLPP dan 40.000 unit dari Tapera, dengan potensi peningkatan hingga 300.000 unit.
Anggaran sebesar Rp53 triliun untuk program perumahan tahun 2025 sudah diajukan Satgas Perumahan dan tengah menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. “Kami mendukung alokasi anggaran ini agar dapat digunakan sesuai skema yang telah dirancang, seperti pembangunan rumah desa yang melibatkan pengusaha lokal serta pemanfaatan lahan negara untuk rumah di perkotaan,” jelasnya.
Efek Multiplikasi terhadap Ekonomi
Joko menekankan bahwa program ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor properti berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar 14% serta memberikan kontribusi 35% hingga 55% pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Berdasarkan riset kami bersama Lembaga Management UI, investasi properti sebesar Rp112 triliun dapat menambah 0,56% pada perekonomian nasional. Apalagi dengan ekosistem yang lebih baik melalui Kementerian PKP, dampaknya tentu akan semakin besar,” ujarnya.
Properti, lanjut Joko, menjadi tulang punggung industri padat karya karena melibatkan lebih dari 185 industri pendukung. Oleh karena itu, ia berharap proses perizinan di sektor ini dapat dipercepat untuk mendukung kelancaran program.
“Properti bukan hanya soal bisnis, tetapi juga penggerak ekonomi nasional yang merata,” pungkasnya
