BANDUNG, JPI – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hadir dan mengambil peran aktif dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar di Sabuga ITB, Kota Bandung. Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem perumahan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Sebanyak 2.986 peserta yang terdiri dari camat, pengusaha toko bangunan, UMKM, pengembang perumahan, serta lembaga keuangan turut serta dalam kegiatan ini. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari BP Tapera, Kementerian PKP, Bank BTN, serta Ketua Umum REI, dengan tema besar “Imah Merenah Hirup Tumaninah” yang menekankan pada penguatan ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, BP Tapera menegaskan perannya sebagai lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana tabungan perumahan rakyat. Kehadiran KPP melalui skema KUR Perumahan diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, sekaligus menggerakkan rantai ekonomi di sektor perumahan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan bahwa sektor perumahan memiliki efek pengganda yang signifikan, mencapai Rp1,9 juta pada berbagai sektor terkait. Berkat kolaborasi lintas lembaga, angka backlog perumahan nasional berhasil turun dari 9,9 juta menjadi 9,1 juta unit. Jawa Barat sendiri tercatat sebagai provinsi dengan capaian tinggi dalam kepemilikan rumah, yakni 193,9 ribu orang, menempati posisi kedua setelah Jawa Timur.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, menambahkan bahwa keberhasilan program strategis nasional seperti KPP harus dibarengi dengan strategi komunikasi publik yang kuat agar penyerapan program dapat lebih optimal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menekankan bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu tolok ukur kemakmuran masyarakat Sunda. “Rumah dulu yang utama, baru setelah itu kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, BP Tapera berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga UMKM dapat mempercepat terwujudnya kepemilikan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menghadirkan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional.
